BUKU PENGAYAAN

Posted: Desember 9, 2009 in Buku

BUKU PEGANGAN KADER IMP

Oleh:

DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KULON PROGO

SAMBUTAN KETUA TP PKK KABUPATEN
KULON PROGO

Program KB Nasional hingga saat ini dinilai oleh banyak pihak cukup berhasil dalam hal pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan kualitas penduduk. Fakta menunjukkan, berkat program KB laju pertumbuhan penduduk baik dalam skope nasional, propinsi maupun kabupaten telah mengalami penurunan
secara signifikan, disamping kesejahteraannya secara berangsur-angsur terus mengalami peningkatan.
Keberhasilan yang dicapai dalam program KB bukan semata-mata karena kerja keras Penyuluh KB atau petugas lapangan KB lainnya, tetapi juga berkat dukungan dukungan dan peran serta seluruh komponen masyarakat. Salah satu komponen masyarakat yang secara aktif berperan dalam pembangunan Program KB adalah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Kader IMP mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pelembagaan program KB di masyarakat. Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program, menunjukkan bahwa berkat partisipasi kader IMP, program-program yang berkaitan dengan pendewasaan perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, terus berjalan dan bergerak ke arah kondisi ideal walaupun masih banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi.
Yang perlu menjadi perhatian saat ini, seiring dengan modernnya kehidupan dan meningkatnya pemahaman dan pengertian masyarakat tentang Program KB, mereka makin kritis dalam hal kualitas pelayanan dan informasi yang tepat, akurat, aktual dan seimbang. Oleh karenanya kader IMP dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dengan terus meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilannya dalam upaya mengoptimalkan peran baktinya kepada masyarakat. Selain itu dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga-keluarga dalam lingkup wilayah binaannya. Dengan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan yang cukup ditambah dengan keteladanan yang baik, kader IMP akan dapat mengabdikan pikiran, waktu dan tenaganya pada masyarakat luas dengan hasil yang memuaskan semua pihak.
Sehubungan dengan itu, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kabupaten Kulon Progo, saya memberikan apresiasi positif terhadap upaya yang dilakukan oleh tim penyusun buku ini yang telah berusaha keras mewujudkan buku pegangan bagi Koordinator PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB-KS yang ada dilingkup wilayah Kabupaten Kulon Progo. Buku ini tentunya akan sangat berguna disaat mereka dihadapkan pada persoalan tugas dan perannya yang dikemas dalam “ Enam Peran Bakti Institusi” serta disaat terjadi proses regenerasi kader IMP demi kelangsungan program KB dimasyarakat. Sementara itu dalam ketugasannya sehari-hari, buku ini dapat dijadikan rujukan tentang bagaimana seharusnya melakukan KIE dan konseling, pelayanan kegiatan, pencatatan pelaporan, maupun ketugasan lainnya.
Tentu menjadi harapan kita bersama bahwa kader IMP di Kabupaten Kulon Progo tidak sekedar mau memperjuangkan keberhasilan KB tanpa mengenal lelah, tetapi juga menjadi kader yang disiplin, loyal, penuh dedikasi dan mampu bekerja secara profesional, disamping tetap menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi. Karena dipundak merekaah sebenarnya kunci sukses program KB disaat sekarang dan yang akan datang. Tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap kerja keras Penyuluh KB dan unsur terkait lainnya, sudah saatnya kader IMP di Kulon Progo memperoleh perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kemampuan, daya juang dan ketrampilannya untuk mengatasi berbagi persoalan KB di masyarakat yang semakin kompleks. Terkait dengan hal itu, penyusunan Buku Pegangan Kader IMP ini saya kira merupakan bentuk upaya yang dapat diharapkan untuk mewujudkan harapan tersebut.
Akhirnya, mengawali diterbitkannya sekaligus disebarluaskannya Buku Pegangan Kader IMP ini, saya bisa berharap bahwa para kader IMP di Kulon Progo dapat berperan lebih baik untuk mensukseskan Program KB di Kulon Progo. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan membawa kecerahan dan kejayaan Kabupaten Kulon Progo dimasa yang akan datang menuju “Kulon Progo Go International”

Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo

Hj. Wiwik Toyo Santoso Dipo
SAMBUTAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KULON PROGO

Keberhasilan upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui Program KB Nasional ditentukan antara lain oleh peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebagai ujung tombak program KB di tingkat desa ke bawah. Oleh karena itu peran IMP dirasakan semakin strategis dalam menghadapi
berbagai tantangan program KB dalam situasi sulit dewasa ini dimana dampak dari krisis ekonomi yang terjadi ditahun 1997 masih sangat terasa dalam denyut kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, upaya-upaya meningkatkan peran serta IMP dalam pengelolaan Program KB, merupakan salah satu prioritas kegiatan di lini lapangan.
Dalam upaya pemberdayaan IMP tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memberi bekal kepada mereka tetang segala sesuatu yang berkaitan dengan ketugasan dan kewenangan mereka yang dikemas dalam bentuk ”Enam Peran Bakti” IMP. Dengan pemahaman yang cukup terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh kader IMP terkait dengan pengembangan program KB di wilayah, diharapkan kader IMP tidak ragu-ragu dalam bekerja, dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah inovatif untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan keberhasilan program KB dilapangan sekaligus mengambil langkah-langkah antisipasif guna menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak dari pelaksanaan program.
Atas dasar itu, kami menyatakan sangat salut terhadap upaya penyusunan Buku Pedoman Kader IMP yang dilakukan oleh teman-teman dari Subdin KB Dinas Dukcapilkabermas Kabupaten Kulon Progo, karena dengan keberadaan buku tersebut selain akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kader IMP tentang ketugasan dan peran sertanya dalam pengembangan Program KB dilapangan, juga akan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, memantapkan gairah dan semangat kerja serta keinginan untuk megembangkan diri agar dapat mencapai tahapan sebagai kader IMP ideal.
Sekali lagi, atas terbitnya buku ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada para kontributor buku ini yang terdiri dari para personil di Subdin KB serta para Penyuluh KB di lapangan yang telah berupaya keras mewujudkan buku ini sehingga dapat dijadikan pegangan bagi kader IMP dalam bekerja baik di tingkat desa (Koordinator PPKBD), di tingkat dusun (PPKBD) maupun di tingkat RT (Sub PPKBD dan Kelompok KB-KS). Semoga amal kebaikannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan YME. Amin
Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat.

Kepala,

Drs. Sarjana
NIP. 490 025 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, penulisan buku yang berjudul: “Buku Pegangan Kader IMP” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Buku ini dibuat sebagai pegangan bagi kader IMP pengelola kegiatan KB di lapangan yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan peran baktinya dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Sehingga buku ini sifatnya merupakan materi pokok yang harus diketahui oleh kader IMP khususnya di Kabupaten Kulon Progo sebelum mereka mengembangkannya dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat khusus atau lebih spesifik. .
Banyak persoalan dan hambatan yang kami temui selama kami menyusun buku ini. Namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, semua kesulitan dan hambatan yang kami temui, dapat kami selesaikan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Bapak Bupati Kulon Progo, H. Toyo Santoso Dipo, yang telah mendorong dan menyemangati kami untuk menulis sebagai wujud pengabdian kami dalam pengembangan profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo, Ny. Hj. Wiwik Toyo Santoso Dipo, beserta segenap pengurusnya, yang telah memberikan sumbangan pemikiran, dorongan dan semangat pada kami untuk mewujudkan buku pedoman ini sebagai karya asli dari Kulon Progo dalam rangka ikut mensukseskan program KB dan mendukung terwujudnya Visi ”Seluruh Keluarga Ikut KB” dan misi ”Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.
3. Bapak Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, Drs. Sarjana beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai dukungan dalam bentuk fasilitas maupun kesempatan kepada kami sehingga buku pedoman kader IMP ini dapat terwujud.
4. Pengelola Sanggar Karya Tulis Keluarga ”Nidya Pena” yang telah ikut brjuang membantu Tim Penyusun Buku ini terutama dalam kajian substansi isi, penerapan ejaan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penjabaran Enam Peran Bakti Institusi.
5. Para penyuluh KB, kader IMP yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kader IMP Kulon Progo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan, dan sumbangan pemikiran sehingga buku ini cukup layak dijadikan sebagai pedoman bagi kader IMP baik oleh di tingkat desa, dusun, maupun RT.
Kami menyadari sepenuhnya, buku ini belumlah sempurna. Atas dasar itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan buku ini selanjutnya.
Akhir kata, semoga buku pegangan ini bermanfaat.

Wates, 29 Juni 2008
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ii
SAMBUTAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KAB. KULON PROGO iii
SAMBUTAN KEPALA DINAS DUKCAPILKABERMAS vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………. 1
BAB II PROGRAM KB ERA BARU
A. Latar Belakang ……………………………………. 6
B. Visi, Misi dan Grand Strategi …………………….. 7
C. Kedudukan, landasan Kerja dan Peran IMP
dalam Program KB ………………………………… 7

BAB III AKTUALISASI BAKTI I : PENGORGANISASIAN
A. Pengertian ………………………………………….. 10
B. Membangun Jaringan Koordinasi …………………. 10
C. Membina Mitra Kerja ……………………………… 11

BAB IV AKTUALISASI BAKTI II : PERTEMUAN
A. Pengertian …………………………………………… 13
B. Pentingnya Menghadiri Pertemuan …………………. 17
C. Memanfaatkan Moment Pertemuan …………………. 17

BAB V AKTUALISASI BAKTI III: KIE & KONSELING
A. Pengertian ……………………………………………. 19
B. Pentingnya Mengasah Kemampuan KIE dan
Konseling …………………………………………….. 20
C. Beberapa Model KIE ………………………………… 21
D. Persiapan Melakukan KIE dan Konseling …………… 22
E. Peranan IMP dalam KIE dan Konseling KB ………… 23

BAB VI AKTUALISASI BAKTI IV : PENCATATAN
PENDATAAN
A. Pengertian …………………………………………… 24
B. Pentingnya Kegiatan Pencatatan dan Pendataan ……. 24
C. Macam dan Format Pencatatan Pendataan…………… 25
D. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan ………………. 31

BAB VII AKTUALISASI BAKTI V : PELAYANAN KEGIATAN
A. Pengertian …………………………………………….. 32
B. Macam Layanan Kegiatan ……………………………. 32
C. Peran IMP dalam Pelayanan Kegiatan ……………….. 33

BAB VIII AKTUALISASI BAKTI VI : KEMANDIRIAN
A. Pengertian ……………………………………….. 34
B. Pentingnya Membangun Kemandirian ………….. 35
C. Macam Kegiatan Kemandirian ………………….. 35
D. Peran IMP dalam Kegiatan Kemandirian ……….. 36

BAB IX BAGAIMANA MENJADI KADER IMP DI ERA
OTONOMI ………………………………………….. 37

BAB X PENUTUP …………………………………………… 44

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

Kedudukan dan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pembangunan KB di Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejak dirintisnya pola pembinaan peserta KB (akseptor) yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana pada era 1975 an, IMP telah menunjukkan eksistensi dan peran baktinya dalam menunjang kesuksesan Program KB Nasional. Hasilnya sungguh menggembirakan. Sekarang ini pola pelaksanaan KB di Indonesia banyak ditiru oleh bangsa-bangsa di dunia khususnya negara-negara berkembang dengan persoalan demografis serupa.
IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai dari tingkat Desa/Kalurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. Ditingkat Desa/Kalurahan disebut Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koord. PPKBD), di tingkat Dusun dinamakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditingkat RT dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD).
Realitanya, Koord. PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kalurahan. Sementara PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi dengan peran yang sama di tingkat dusun/RW. Sedangkan Sub PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat RT.
Selain Koord. PPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD, ada lagi kader IMP yang juga berperan aktif mensukseskan program KB di tingkat lini lapangan yaitu Kelompok KB KS. Kelompok KB-KS ini merupakan kelompok peserta KB/KS dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat RT yang melakukan kegiatan di bidang KB seperti Posyandu, UPPKS, kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sebagainya.
Perlu diketahui bahwa ditingkat nasional atau provinsi lain selain DIY, istilah Koord. PPKBD tidak ada. Karena kader IMP di tingkat desa/kalurahan dimanakan PPKBD, di tingkat dusun/RW disebut Sub PPKBD, dan di tingkat RT dinamakan Kelompok KB-KS. Mengapa terjadi demikian? Karena di DIY memiliki spesifikasi khusus bila dilihat dari parameter-parameter demografis maupun aspek programatis di mana Program KB DIY merupakan barometer di tingkat nasional sehingga intensitas pembinaan dan pengelolaan KB dilapangan diharapkan dapat lebih intensif.
Dilihat dari sisi sejarahnya, tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kader IMP di DIY, bahwa embrio kelahiran IMP adalah berasal dari DIY yang kemudian dikenal dengan nama PPKBD Dwi Karti. Pencetusnya adalah Bapak Winarno Wiromidjojo (alm) mantan Ketua BKKBN Propinsi DIY periode tahun 1973 – 1979. Dwi Karti mengandung makna dan pengertian pakarti (karya) yang mempunyai dua tujuan:
1. Ngupoyo, artinya mencari peserta KB baru dengan menyebarluaskan KB secara gethol tular. Beberapa media strategis yang dimanfaatkan untuk penyuluhan KB waktu itu adalah media rapat, layat, bayen, manten.
2. Ngopeni, artinya membina peserta KB yang sudah ada agar tidak berhenti dalam ber-KB.
Dwi Karti dilaksanakan melalui ”Oil Flex system” yaitu sistem yang diibaratkan seperti minyak yang diteteskan di atas air. Butiran-butiran minyak itu akan menyebar dengan cepatnya dan akan menutup permukaan air itu. Demikian pula harapannya, kalau ada satu peserta KB lestari di suatu dusun/desa, maka masyarakat sekitarnya akan terdorong untuk mengikuti menjadi peserta KB.
Berkat adanya PPKBD Dwi Karti, pola pembinaan terhadap akseptor maupun calon akseptor KB di Kulon Progo menjadi lebih intensif dan efisien, disamping memiliki daya jangkauan lebih luas. Apalagi pola kerja dan pola pembinaannya kemudian ditata sedemikian rupa melalui sistem pembinaan yang berjenjang, dimana seorang akseptor dibina oleh seorang ketua, sedangkan ditingkat desa/kelurahan dibentuk Tim Pembina yang terdiri dari tokoh formal dan non formal antara lain : Kades/lurah, Bagian Sosial, PKK, Lembaga Sosial desa (LSD) dan dilengkapi tokoh masyarakat yang lain seperti ulama, guru, dan lain sebagainya.
PPKBD Dwi Karti pertama di Kulon Progo adalah Ibu Medi Harsono dari Desa Glagah Kecamatan Temon. PPKBD Dwi Karti ini menjadi cikal bakal munculnya institusi masyarakat pendukung program KB yang sekarang lebih dikenal sebagai Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
Di era sekarang ini, khususnya di era otonomi daerah, peran kader IMP sangatlah penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah, pensiun atau meninggal. Tanpa kader IMP, program KB di Indonesia termasuk di Kabupaten Kulon Progo dipastikan sudah tidak berjalan lagi dan tidak mampu mempertahankan keberhasilan yang pernah dicapai. Tentu saja ini didukung oleh personil kader IMP yang cukup banyak hingga menjangkau seluruh desa, dusun dan RT serta memiliki daya juang yang tinggi dalam rangka ikut mensukseskan program KB.
Kader IMP saat ini memiliki 6 (enam) peran dalam rangka ikut mensukseskan program KB yang kemudian dikenal dengan istilah “Enam Peran Bakti Institusi”. Keenam peran bakti institusi tersebut adalah: Pengorganisasian, Pertemuan, KIE dan Konseling, Pencatatan Pendataan, Pelayanan Kegiatan dan Kemandirian yang masing-masing akan diuraikan bab per bab dalam buku ini. Dengan enam peran baktinya, kader IMP telah menjangkau seluruh aspek yang ditangani dalam keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam UU No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni: (1) Pendewasaan Usia Perkawinan, (2) Pengaturan Kelahiran, (3) Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
Yang perlu juga dipahami oleh setiap kader IMP adalah bahwa intensitas dan kualitas pelaksanaan enam peran bakti institusi dari kader IMP selanjutnya akan diukur berdasarkan parameter-parameter yang telah dibuat yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu:
1. Klasifikasi Dasar (D) dengan karakteristik peran sebagai berikut:
a. Pengorganisasian, kepengurusan dan pembagian tugas sudah ada, namun belum jelas dan tidak dilengkapi dengan seksi-seksi kecuali untuk PPKBD yang dimungkinkan kepengurusannya tunggal sesuai kondisi wilayah.
b. Pertemuan belum rutin, tidak ada rencana kerja, belum ada notulen.
c. KIE dan Konseling belum dilaksanakan secara lengkap karena baru sebatas ada KIE, namun belum ada konseling.
d. Pencatatan dan pendataan masih sederhana.
e. Pelayanan kegiatan sederhana, meliputi: pelayanan ulang alat/obat kontrasepsi, rujukan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) minimal ada satu bina keluarga.
f. Baru melaksanakan satu upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali.
2. Klasifikasi Berkembang (B) dengan karakteristik peran sebagai berikut:
a. Pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas kecuali untuk PPKBD yang dimungkinkan kepengurusannya tunggal sesuai kondisi wilayah.
b. Pertemuan sudah dilakukan secara rutin, ada rencana kerja dan notulen.
c. KIE dan Konseling dan konseling keduanya sudah dilaksanakan. Pencatatan dan Pendataan sudah lengkap, namun belum ada tindak lanjut.
d. Pelayanan kegiatan sudah lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alat/obat kontrasepsi, rujukan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) minimal ada satu atau dua bina keluarga.
e. Sudah melaksanakan paling tidak 2 (dua) upaya kemandirian.

3. Klasifikasi Mandiri (M) dengan karakteristik peran sebagai berikut:
a. Pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas dan dilengkapi dengan seksi-seksi kecuali untuk PPKBD yang dimungkinkan kepengurusannya tunggal sesuai kondisi wilayah.
b. Pertemuan sudah dilakukan secara rutin, berjenjang, ada rencana kerja dan notulen.
c. KIE dan Konseling dan konseling keduanya sudah dilaksanakan.
d. Pencatatan dan Pendataan sudah lengkap dan ada tindak lanjut.
e. Pelayanan kegiatan sudah lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alkon, rujukan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) minimal ada 3 (tiga) bina keluarga, yakni BKB, BKR dab BKL.
f. Sudah melaksanakan paling tidak 3 (tiga) upaya kemandirian yang meliputi: (1) menyalurkan alat/obat kontrasepsi, (2) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat, dan (3) mendorong kemandirian kelompok kegiatan.

BAB II
PROGRAM KB ERA BARU

A. Latar Belakang
Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025 yang diluncurkan secara resmi oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 2 Agustus 2005 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2007 sekitar 225 juta jiwa. Jumlah ini akan meningkat 1,29% per tahun hingga menjadi sekitar 228,5 juta jiwa pada tahun 2008 dan 231 juta jiwa pada tahun 2009. Sementara itu, penduduk tumbuh seimbang akan dicapai pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.
Pencapaian kondisi ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakat dalam program KB terutama kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang jumlahnya mencapai tidak kurang dari 1,32 juta jiwa dan tersebar di 33 provinsi, 440 kabupaten/kotamadya se Indonesia. Di Kabupaten Kulon Progo Sendiri, jumlah total kader IMP menurut Pendataan Kader IMP 2007 mencapai 5.574 orang yang terdiri dari Koord. PPKBD 88 orang, PPKBD 931 orang dan Sub PPKBD 4.555 orang. Jika jumlah tersebut masih ditambah oleh Kelompok KB-KS jumlahnya dapat mencapai hampir 10 ribu orang, namun karena banyak kader Kelompok KB-KS yang merangkap sebagai Sub PPKBD, sudah barang tentu jumlahnya kurang dari itu.
Namun demikian, seiring dengan dimasukinya era desentralisasi dan globalisasi, pendekatan KB tidak lagi dapat berorientasi pada pendekatan demografis semata. Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan penduduk dan keluarga perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka mendukung proses pengentasan kemiskinan yang sedang gigih dilakukan oleh pemerintah. Hal ini membutuhkan pendekatan KB yang lebih luas, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan zaman ditengah issue perubahan sistem politik dan pemerintahan serta keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran pembangunan.
Atas dasar itu, dibutuhkan visi, misi dan strategi baru dalam Program KB Nasional agar tetap mampu mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai saat ini.

B. Visi, Misi dan Grand Strategi
1. Visi
Seluruh Keluarga Ikut KB
Nilai dasar yang digunakan adalah cerdas, ulet dan kemitraan
Cerdas artinya bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien
Ulet artinya mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit.
Efisien artinya membangun jejaring dan bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan
2. Misi
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
3. Grand Strategi
a. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB
b. Menata kembali Pengelolaan Program KB
c. Memperkuat SDM Operasional Program KB
d. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB
e. Meningkatkan Pembiayaan Program KB

C. Kedudukan, Landasan Kerja dan Peran IMP dalam Program KB
Dalam rangka ikut menyukseskan Program KB dengan visi, misi dan strategi baru, kader IMP memiliki kedudukan strategis yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional kegiatan KB di tingkat lini lapangan. Kedudukan strategis tersebut juga sebagai landasan dalam melaksanakan perannya di masyarakat. Adapun kedudukan yang dimaksud antara lain:
1. Sebagai Motivator
Artinya sebagai pendorong, penyemangat bagi masyarakat, keluarga dan PUS pada umumnya untuk menyukseskan program KB sesuai dengan kapasitas dan porsinya.
2. Sebagai Fasilitator
Artinya sebagai perantara/mediasi, pemberi dukungan dan membantu menyediakan sarana prasarana untuk memperlancar kegiatan.
3. Sebagai Koordinator
Artinya sebagai pengatur dan pengarah kegiatan sehingga kegiatan KB di masyarakat dapat berjalan lancar.
4. Sebagai Dinamisator
Artinya sebagai sumber tenaga penggerak kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan KB yang mencakup empat aspek, yakni pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga dapat terus berjalan dengan baik.
5. Sebagai Panutan
Artinya sebagai orang yang patut dicontoh dan diteladani, terutama dalam hal penerapan keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari.
6. Sebagai Pelaksana
Artinya sebagai pelaku dan penyelenggara kegiatan
Selanjutnya landasan kerja yang digunakan adalah mekanisme operasional (alur pokok kegiatan) kader IMP yang meliputi 7 (tujuh) tahapan, yaitu:
1. Identifikasi/pengenalan wilayah, sasaran dan program kerja
2. Merencanakan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkat
3. Melaksanakan kegiatan dengan melibatkan pihak terkait
4. Melakukan pemantauan/monitoring
5. Melakukan evaluasi kegiatan
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan
7. Melaporkan kegiatan
Sedangkan peran kader IMP dalam Program KB diidentifikasi terdiri atas 6 (enam) peran yang kemudian dikenal sebagai ”Enam Peran Bakti Intitusi” yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Pengorganisasian
2. Pertemuan
3. KIE dan Konseling
4. Pencatatan dan Pendataan
5. Pelayanan Kegiatan
6. Kemandirian
Keenam peran tersebut masing-masing akan diuraikan secara lebih terinci pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

BAB III
AKTUALISASI BAKTI I : PENGORGANISASIAN

A. Pengertian
Pengorganisasian merupakan kegiatan pembagian tugas dan tanggung jawab secara terperinci. Secara umum, pengorganisasian sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas dan merupakan wadah atau pengaturan lebih lanjut atas pekerjaan. Pengorganisasian dalam konteks peran bakti institusi berarti membuat sistem kerja menjadi lebih jelas, teratur, terarah, yang didukung oleh sikap disiplin dan bertanggungjawab. Makna pengorganisasian dalam Enam Peran Bakti IMP lebih didasarkan pada kepengurusan yang dibentuk.
Sebagai wadah kegiatan, IMP diharapkan memiliki kepengurusan baik tunggal maupun kolektif. Kepengurusan dikatakan tunggal apabila dalam kepengurusan tersebut tidak ada struktur pengurus dan tidak ada pembagian kerja dalam menjalankan fungsinya. Sementara kepengurusan dikatakan kolektif apabila institusi dimaksud mempunyai pengurus (minimal ketua, sekretaris, bendahara) dan ada pembagian kerja dalam menjalankan fungsinya. Kepengurusan tunggal ini hanya dapat dilakukan oleh institusi Koord. PPKBD di tingkat Desa, PPKBD di tingkat dusun dan Sub PPKBD di tingkat RT. Sedangkan untuk Kelompok KB-KS diharapkan kepengurusannya bersifat kolektif.

B. Membangun Jaringan Koordinasi
Mengingat di setiap wilayah baik tingkat desa, dusun maupun RT terdapat tokoh formal (Kades, Kadus, Ketua RW, dan RT) maupun tokoh informal (tokoh agama dan tokoh masyarakat) serta pemuda yang sangat diperlukan untuk kelancaran program, maka kader IMP di setiap tingkatan wilayah diharapkan mampu membangun jaringan koordinasi dengan mereka agar kegiatan KB yang ada dalam lingkup wilayah binaannya dapat berjalan baik tanpa kendala yang berarti.
Dalam membangun jaringan koordinasi, langkah awal yang perlu dilakukan oleh kader IMP adalah melakukan pendekatan dengan mereka dan membuat kesepakatan-kesepakatan atas dasar kerelaan, kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab. Untuk itu diperlukan tiga sikap dasar dari seorang kader IMP, yakni ramah, nggenah, prenah.
”Ramah” artinya bermuka cerah, murah senyum dan suka bertegur sapa, sehingga dengan keramahan orang lain akan simpatik dan selanjutnya akan mudah untuk diajak berembuk, melakukan kerja sama dan lain-lain. ”Nggenah” artinya mengerti betul apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, tahu betul lingkup pekerjaannya serta apa yang menjadi tujuan, sasaran, langkah-langkah teknis untuk melaksanakannya serta manfaatnya bagi keluarga atau masyarakat sasaran. Sedangkan ”prenah” artinya pandai menempatkan diri, tahu adat sopan santun serta tidak grusah-grusuh, tergesa-gesa, terkesan memerintah orang lain, membuat orang lain kecewa atau tersinggung.

C. Membina Mitra Kerja
UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mendefinisikan KB sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Definisi tersebut menggambarkan tugas dan peran yang dapat dimainkan oleh kader IMP, yaitu:
1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang mengandung makna didalamnya bahwa kader IMP berperan melakukan penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), melakukan pembinaan terhadap Generasi Muda dan Saka Kencana agar mereka saat memasuki jenjang perkawinan, dalam rentang masa usia ideal.
2. Pengaturan Kelahiran, yang mengandung makna didalamnya bahwa kader IMP ikut berperan untuk memotivasi calon akseptor KB, KIE Individu maupun KIE kelompok, mempertahankan kelestarian pemakaian alat kontrasepsi bagi akseptor aktif, melakukan pelayanan ulang (Pil dan Kondom) dan rujukan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan untuk kegiatan-kegiatan tersebut diatas.
3. Pembinaan Ketahanan Keluarga, yang mengandung makna didalamnya bahwa kader IMP berperan untuk menumbuhkembangkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Bina Lingkungan Keluarga (BLK). Kegiatan BKB saat ini telah dicoba diintegrasikan dengan Posyandu dan PAUD, kegiatan BKR dengan Saka Kencana dan Generasi Muda, dan BKL dengan Yandu lansia, senam lansia dan lain-lain.
4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, yang mengandung makna didalamnya bahwa kader IMP berperan menumbuhkembangkan dan membina kelompok UsahaPeningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi anggotanya.
Mengingat tugas dan perannya yang begitu banyak, maka kader IMP harus dapat membina mitra kerja dengan pihak lain terutama pada kader yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut seperti kader Yandu, PAUD, BKB, BKR, BKL, BLK, Bidan, TP PKK Desa maupun Dusun, Remaja dan Karang Taruna, Bidan Desa, Penyuluh Agama, Kadus, Kades, Pak RT, RW, Penilik PLS dan sebagainya. Untuk itu diharapkan, kader IMP sering bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan mereka sehingga terjadi hubungan yang serasi, selaras dan saling menguntungkan agar kegiatan-kegiatan yang sudah ada dapat berjalan dengan baik, bila ada persoalan dapat dicarikan jalan keluarnya dan bila ada sesuatu yang perlu dirujuk dapat segera dilakukan sebelum mengalami keterlambatan.

BAB IV
AKTUALISASI BAKTI II : PERTEMUAN

A. Pengertian
Makna pertemuan dalam enam peran bakti IMP adalah suatu kegiatan di suatu tempat yang terdiri dari dua orang kader IMP atau lebih dimana terjadi komunikasi dua arah sebagai media penyampaian informasi , evaluasi, maupun masalah dan upaya pemecahannya serta dalam rangka menyusun rencana kegiatan yang akan datang dan menbuat kesepakatan-kesepakatan bersama mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
Pertemuan dapat terjadi dalam bentuk pertemuan antar kader IMP, antara kader IMP dengan Penyuluh KB, dan antara kader IMP dengan petugas lain/instansi lain.
Ada beberapa macam pertemuan yang perlu dihadiri dan diadakan oleh kader IMP yang disesuikan dengan tingkatan wilayah binaannya. Adapun pertemuan yang perlu dihadiri sebagai berikut :
1. Koordinator PPKBD
a. Rakor Desa, merupakan pertemuan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan sasaran/peserta adalah perangkat desa, TOMA/TOGA, perwakilan dari masyarakat desa, serta perwakilan dari instansi-instansi yang ditugaskan di desa, untuk membahas Program Pemerintah di segala bidang.
Peran Koordinator PPKBD dalam pertemuan ini adalah sebagai wakil dari masyarakat desa untuk menyampaikan berbagai hal seputar Program KB serta melakukan pendekatan untuk mendapatkan dukungan demi suksesnya pelaksanaan Program KB di tingkat desa.
b. Tri Komponen, merupakan pertemuan di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Penyuluh KB Tingkat Kecamatan, dengan sasaran/peserta adalah petugas Puskesmas, Penyuluh KB dan Koordinator PPKBD, untuk membahas masalah Program KB dan Kesehatan.
Peran Koordinator PPKBD dalam pertemuan ini adalah sebagai wakil dari masyarakat desa sekaligus sebagai kepanjangan tangan dari Penyuluh KB dan Puskesmas, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Program KB dan Kesehatan dapat disebarluaskan di masyarakat, demikian juga sebaliknya berbagai persoalan/keluhan dari masyarakat dapat dipecahkan bersama untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.
c. PKK Desa, merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh TP PKK tingkat desa, dengan sasaran/peserta adalah pengurus dan anggota PKK Desa serta perwakilan instansi/organisasi terkait, yang membahas masalah kesejahteraan keluarga.
Peran Koordinator PPKBD dalam pertemuan ini adalah sebagai wakil/kepanjangan tangan dari Penyuluh KB, sehingga Program KB terkini dapat disosialisasikan ke semua anggota PKK, yang tidak lain adalah ibu/remaja putri yang juga merupakan sasaran KB.
d. Pertemuan lain sesuai kepentingan dalam rangka pengembangan Program KB.
2. PPKBD
a. Pertemuan Kader Desa, merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh Koordinator PPKBD, dengan sasaran/peserta yaitu Kepala Desa, Kepala Dukuh, Penyuluh KB, perwakilan instansi terkait, PKK dan PPKBD, yang membahas Program KB dan permasalahannya.
Peran PPKBD dalam pertemuan ni adalah sebagai wakil kader IMP tingkat pedukuhan, sehingga kebijaksanaan Program KB di tingkat desa dapat disebarluaskan ke masyarakat di tingkat pedukuhan, demikian juga keluhan masyarakat di tingkat pedukuhan sekaitan dengan KB dapat tersampaikan di tingkat desa, sehingga didapat solusi yang terbaik bagi semuanya.
b. Pertemuan/kegiatan Yandu, merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepala Dukuh, dengan sasaran/peserta yaitu perwakilan dari Puskesmas, Penyuluh KB, Balita dan ibu Balita,kader IMP dan kader sehat, yang melaksanakan kegiatan penimbangan Balita dan PMT, serta kegiatan imunisasi dan pelayanan KB sederhana ( Pil dan Kondom ). Peran PPKBD dalam kegiatan ini adalah membantu menyebarluaskan Program KB ke ibu Balita dan membantu menyalurkan kontrasepsi ( Pil dan Kondom ) ke akseptor KB.
c. Pertemuan Bina-bina ( BKB, BKR, BKL, BLK ) dan UPPKS, merupakan pertemuan di tingkat pedukuhan yang diselenggarakan oleh Kepala Dukuh dibantu kader BKB, BKR, BKL, BLK dan kader UPPKS, dengan sasaran/peserta yaitu anggota kelompok Bina-Bina dan UPPKS, yang membahas berbagai asprk tumbuh kembang balita (di pertemuan BKB), remaja dan permasalahannya (di pertemuan BKR), lansia dan permasalahannya (di pertemuan BKL), keluarga dan lingkungannya (di pertemuan BLK), serta berbagai kegiatan peningkatan pendapatan keluarga (di pertemuan UPPKS).
Peran PPKBD dalam pertemuan ini adalah sebagai kader IMP di tingkat pedukuhan yang memang perlu mengetahui berbagai kegiatan/pertemuan di pedukuhannya, sehingga permasalahan di pedukuhan dapat terpantau sebagai bahan untuk pertemuan di tingkat atasnya.
d. Pertemuan lain sesuai kepentingan dalam rangka pengembangan Program KB.

3. Sub PPKBD
a. Pertemuan Kader Dusun, merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Dukuh dibantu PPKBD, dengan sasaran/peserta Sub PPKBD, serta Penyuluh KB (insindentil), yang membahas permasalah KB di tingkat pedukuhan.
Peran Sub PPKBD dalam pertemuan ini adalah sebagai kader IMP di tingkat RT (sebagai wakil dari RT), sehingga apa yang menjadi permasalahan di tingkat RT dapat dipecahkan bersama di tingkat pedukuhan, demikian juga sebaliknya kebijaksanaan KB di pedukuhan dapat sampai ke masyarakat tingkat RT.
b. Pertemuan/kegiatan Yandu
c. Pertemuan Bina-Bina dan UPPKS
d. Pertemuan lain sesuai kepentingan dalam rangka pengembangan Program KB.
4. Kelompok KB-KS
a. Pertemuan Kader Dusun
b. Pertemuan Kader Desa
c. Pertemuan/kegiatan Yandu
d. Pertemuan Bina-Bina dan UPPKS
e. Pertemuan lain sesuai kepentingan dalam rangka pengembangan Program KB.
Sedangkan pertemuan yang perlu diadakan oleh kader IMP adalah sebagai berikut
1. Koordinator PPKBD
Secara rutin perlu mengadakan Pertemuan Kader Desa
2. PPKBD
Secara rutin perlu mengadakan Pertemuan Kader Dusun
3. Kelompok KB-KS
Secara rutin perlu mengadakan Pertemuan Kelompok KB-KS, yaitu suatu pertemuan di tingkat RT, yang diselenggarakan oleh Ketua RT dibantu kader KB-KS, dengan sasaran/peserta semua perwakilan keluarga di lingkup RT, yang membahas Program KB di tingkat RT.

B. Pentingnya Menghadiri dan Mengadakan Pertemuan
Menghadiri dan mengadakan pertemuan bagi kader IMP baik kapasitasnya sebagai penyelenggara, pembicara, nara sumber maupun peserta adalah sangat penting, karena darai pertemuan ini selain wawasan dan pengalaman kader IMP menjadi bertambah luas dan meningkat, mereka juga akan mendapatkan informasi baru yang mmbuatnya tidak ketinggalan.
Melihat manfaat dari pertemuan itu sendiri yang antara lain sebagai sarana untuk mengevakuasi kegiatan dan sarana untuk menyampaikan masalah, mencari pemecahannya serta sebagai media untuk membuat perencanaan kedepan, sungguh sangat disesalkan bila seorang kader IMP tidak menghadiri dan mengadakan pertemuan-pertemuan tersebut. Karena bila tidak hadir/mengadakan pertemuan, secara otomatis seorang kader IMP telah kehilangan moment strategis dalam rangka memainkan peran baktinya.
Oleh karena itu, setiap moment pertemuan sangat perlu bagi kader IMP agar secara optimal dapat melaksanakan peran baktinya sesuai kapasitas dan porsinnya.

C. Memanfaatkan Moment Pertemuan
Memanfaatkan moment pertemuan yang dimaksud adalah menggunakan waktu pertemuan sebaik-baiknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Menyampaikan informasi/data kondisi wilayah binaan bila dibutuhkan dalam pertemuan (misalnya : data kesertaan KB, PUS yang belum KB, anggota kelompok UPPKS, perkembangan modal dan sebagainya).
2. Menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan meminta pada peserta pertemuan untuk ikut membantu memecahkannya.
3. Menyampaikan usulan, saran, kritik yang membangun demi peningkatan kualitas pelayanan dan pelembagaan Program KB di masyarakat.
4. Menyerap informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama proses pertemuan berlangsung.
5. Melakukan pendekatan dengan kader lainnya untuk dapat saling bekerjasama, bantu membantu bila ada kesulitan.
6. Agar pertemuan berlangsung rutin dan semakin mantap pelaksanaannya diharapkan ada kegiatan arisan, simpan pinjam dan lain-lain.

BAB V
AKTUALISASI BAKTI III: KIE & KONSELING

A. Pengertian
KIE merupakan singkatan dari Komunikasi Informasi dan Edukasi. Komunikasi mengandung makna suatu kegiatan terus menerus yang dilakukan orang untuk saling berhubungan dengan orang lain, khususnya pada waktu berhadapan muka. Informasi artinya pesan atau berita yang disampaikan atau diterima. Edukasi berarti pendidikan. Jadi KIE dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan orang lain dengan maksud untuk memberikan pesan atau berita serta memberikan pendidikan kepada sasaran agar mereka dapat menerima dan memahami makna pesan atau berita yang disampaikan.
Konseling adalah kegiatan pengungkapan fakta atau data tentang sesuatu hal (dalam hal ini KB) oleh konselor (kader IMP) yang dilanjutkan dengan pengarahan kepada anggota masyarakat/PUS/keluarga yang berkonsultasi (sering disebut dengan istilah klien) untuk dapat memilih sendiri alternatif pemecahan yang dikemukakan konselor atas persoalan yang dihadapi.
Perbedaan yang mendasar antara KIE dan Konseling terletak pada akhir dari tujuan kedua kegiatan tersebut. Bila KIE sekedar mencapai tujuan agar orang yang diberi KIE dapat menerima dan memahami terhadap pesan/berita yang kita sampaikan, sementara konseling sudah sampai pada tahap pengambilan keputusan atas persoalan yang dihadapi oleh anggota masyarakat/keluarga/PUS yang menjadi klien. Istilah anggota masyarakat dalam pengertian ini adalah mencakup generasi muda, pelajar, anggota Saka Kencana dan sebagainya.

Istilah KIE dan konseling dalam batas-batas tertentu dapat disamaartikan dengan kegiatan penyuluhan, karena penyuluhan tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan agar sasaran penyuluhan mengalami perubahan sikap dan perilaku ke arah yang diinginkan.

B. Pentingnya Mengasah Kemampuan KIE dan Konseling
KIE dan konseling menjadi satu paket peran dalam enam peran bakti institusi kader IMP, karena KIE dan Konseling memiliki kaitan yang sangat erat. Dari sisi program, kegiatan KIE dan konseling KB memiliki manfaat menambah pengetahuan dan wawasan anggota masyarakat /keluarga/PUS sasaran. Selain itu juga dapat terjadi perubahan sikap dan perilaku ke arah yang kondusif terhadap program KB, anggota masyarakat/keluarga/PUS sasaran dapat mengambil keputusan yang tepat dengan pemikiran yang matang untuk memecahkan masalahnya, serta secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan KB dalam arti luas kepada masyarakat dan keluarga sasaran.
Atas dasar itu, kader IMP perlu mengasah kemampuan KIE dan konselingnya atas dasar beberapa alasan sebagai berikut:
1. Agar kader IMP lebih trampil dalam melaksanakan KIE dan konseling
2. Agar kader IMP dapat memberi perhatian lebih serta memahami orang yang dibantu.
3. Agar kader IMP dapat lebih meyakinkan orang, keluarga, PUS yang dibantu
4. Agar kader IMP secara langsung maupun tidak langsung dapat mengambil peran dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh anggota masyarakat/keluarga/PUS sasaran..
Sementara mengasah kemampuan KIE dan konseling bagi kader IMP dapat dilakukan dengan banyak membaca buku-buku/literatur yang yang bermanfaat, membaca koran, majalah, mendengarkan radio, melihat tayangan televisi, terus berlatih berbicara di depan orang banyak, sering-sering berdiskusi/berbagi pengalaman dengan sesama kader IMP, berkonsultasi dengan Penyuluh KB dan petugas lainnya serta berupaya memanfaatkan berbagai alat peraga (gambar, foto, dll) dan media KIE (video, film, OHP, LCD, dll) untuk mendukung kegiatan KIE dan konseling sehingga tujuan KIE dan konseling dapat tercapai.

C. Beberapa Model KIE
Ditinjau dari jumlah sasarannya, kegiatan KIE dapat dibedakan menjadi tiga macam:
1. KIE Individu/Perorangan
KIE ini memiliki sasaran perorangan atau individu yang dapat dilakukan melalui kunjungan rumah atau pada saat bertemu di jalan, di pasar, tempat keramaian dan lain-lain. Model KIE ini umumnya tidak memerlukan alat peraga atau media penyuluhan kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya mengenalkan alat-alat kontrasepsi atau kegiatan lain yang setara. Karena bersifat perorangan KIE ini memerlukan waktu yang lama untuk menjangkau sasaran yang banyak, namun keunggulannya sasaran KIE betul-betul memahami apa yang menjadi pesan/berita dari Penyuluh KB.
2. KIE kelompok
KIE kelompok memiliki sasaran sekelompok orang atau keluarga yang dapat dilakukan melalui pertemuan di tingkat dusun (Yandu, kegiatan kelompok BKS, UPPKS, dsb). KIE kelompok dapat menjangkau sasaran lebih banyak, namun tetap dalam jumlah yang terbatas. Agar hasilnya efektif, KIE kelompok perlu memanfaatkan alat peraga dan media KIE serta sasaran KIE tidak lebih dari 60 orang yang menempati ruangan tertentu. Jadi tidak dilaksanakan di tempat terbuka.
3. KIE massa
KIE massa memiliki sasaran orang/keluarga/masyarakat dalam jumlah banyak hingga tidak terbatas melalui pemutaran film atau kegiatan lain yang setara. Model KIE ini membutuhkan tempat yang luas (lapangan) dan memerlukan dukungan sound system (alat pengeras suara) yang memadai. Dalam batas-batas tertentu KIE massa efektif untuk mempengaruhi opini masyarakat.
Kader IMP dapat melaksanakan ketiga model KIE tersebut, namun yang umumnya lebih mudah dilaksanakan dengan resiko pembiayaan yang lebih kecil namun hasilnya lebih cepat diwujudkan adalah KIE perorangan dan kelompok.

D. Persiapan Melakukan KIE dan Konseling
Ada tujuh pertanyaan yang harus dipahami oleh kader IMP sebelum melakukan KIE dan konseling pada sasaran, karena akan mempermudah kader IMP untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar kegiatan KIE dan konseling yang dilakukan dapat berjalan sukses. Ketujuh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Apa masalahnya?
2. Siapa yang dihadapi?
3. Apa tujuan yang ingin dicapai?
4. Bagaimana cara penyampaiannya?
5. Di mana tempatnya dan berapa lama waktunya?
6. Apa bahan/materi yang diperlukan?
7. Apa tolok ukur keberhasilannya?
Khusus untuk konseling, ada enam langkah yang perlu ditempuh oleh konselor (dalam hal ini kader IMP) agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Keenam langkah tersebut ditampilkan dalam bentuk kata kunci SATU TUJU:
SA = Salam
T = Tanyakan
U = Uraikan
TU = Bantu
J = Jelaskan lebih rinci
U = Ulangan

E. Peranan IMP dalam KIE dan Konseling KB
Dalam KIE dan konseling KB, kader IMP berperan sebagai pelaksana dan petugas konseling KB. Sementara substansi materi yang diberikan dapat berupa masalah manfaat KB bagi masyarakat, pentingnya mendewasakan usia perkawinan, pemilihan cara KB, pengenalan alat kontrasepsi dan sebagainya.

BAB VI
AKTUALISASI BAKTI IV : PENCATATAN PENDATAAN

A. Pengertian
Pencatatan adalah kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan (dalam hal ini kegiatan KB). Sementara pendataan adalah kegiatan pengumpulan data primer yang meliputi data demografi, keluarga berencana dan tahapan keluarga sejahtera dan data individu anggota keluarga yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Istilah pendataan di sini yang dimaksud adalah Pendataan Keluarga Sejahtera yang dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh kader IMP mulai dari Sub PPKBD di tingkat RT, PPKBD di tingkat dusun hingga Koord. PPKBD di tingkat Desa.

B. Pentingnya Kegiatan Pencatatan dan Pendataan
Kegiatan pencatatan dan pendataan menjadi bagian penting dalam rangkaian enam peran bakti institusi karena kegiatan ini menjadi bagian dari manajemen operasional keluarga berencana. Perlu pula ditandaskan di sini bahwa hasil kegiatan pencatatan dan pendataan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan, penentuan program, penetapkan kebijakan, serta hasil-hasil yang ingin dicapai termasuk dalam rangka pengendalian dan pembinaan program. Juga dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu sebagai bahan masukan/pertimbangan untuk program-program pemerintah lainnya seperti program pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan keluarga, program pengembangan kegiatan ekonomi produktif dan sebagainya.
Secara lebih terperinci, manfaat dan fungsi pencatatan dan pendataan yang dilakukan oleh kader IMP adalah sebagai berikuit:
1. Sebagai bahan untuk menyusun program dan rencana kegiatan di bidang KB
2. Penajaman segmentasi sasaran berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual yang perlu segeran dipenuhi.
3. Penentuan bentuk program dukungan yang sesuai dalam rangka mewujudkan visi dan misi program.
4. Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus merangsang kepedulian keluarga yang lebih sejahtera untuk bersama-sama mengangkat keluarga Pra Sejahtera dan KS I agar mencapai tahapan yang lebih tinggi.
5. Sumber informasi bagi sektor pembangunan lainnya seperti program pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.
6. Tersedianya data basis yang lengkap tentang kondisi dan potensi di suatu wilayah.
7. Tersedianya informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai dari waktu ke waktu sehingga dapat dijadikan bahan kajian untuk mengukur keberhasilan program dalam periode tertentu.

C. Macam dan Format Pencatatan Pendataan
1. Macam
a. Untuk Tingkat RT / SUB PPKBD
Pencatatan yang harus dimiliki : R/I/SUB PPKBD
Dilengkapi dengan Buku-buku Bantu sbb :
1) Buku Data Unmeetneed
2) Buku Data Peserta KB DO
3) Buku Peserta KB Baru
4) Buku Data Pantauan Peserta KB Suntik, Pil, Implan ,IUD dan CO
5) Buku Peserta KB yang mengalami komplikasi/kegagalan
6) Buku Pantauan KK PRA S dan KS I
b. Untuk Tingkat Pedukuhan/ PPKBD
Pencatatan dan pelaporan yang harus dimiliki : C/I/PPKBD-Dal
Dilengkapi dengan Buku-Buku Bantu sbb :
1) Buku Daftar Hadir
2) Buku Notulen Kegiatan
3) Buku Kegiatan
4) Buku Rencana Kerja
5) Buku Data saluran Alkont

c. Untuk Kelompok – Kelompok Kegiatan yang ada di Tingkat Pedukuhan
Pencatatan dan pelaporan yang harus dimiliki : C/I/BKB; C/I/BKR;
C/I/BKL; C/I/BLK ; C/I/UPPKS
Di lengkapi dengan buku-buku Bantu sbb:
1) Buku data Poktan BKB, BKR, BKL, BLK Dan UPPKS
2) Buku Daftar Hadir
3) Buku Notulen Kegiatan
4) Buku Kegiatan
5) Buku Rencana Kerja
6) Buku Tamu

d. Untuk Tingkat Desa/KOORDINATOR PPKBD
Pencatatan dan pelaporan yang harus dimiliki : C/I/DES-Dal
Di lengkapi dengan buku-buku Bantu sbb:
1) Buku Daftar Hadir
2) Buku Notulen Kegiatan
3) Buku Kegiatan
4) Buku Rencana Kerja
5) Buku Tamu

2. Format
Untuk Format Pencatatan dan pelaporan yang harus dimiliki sesuai dengan format baku yang sudah tersedia seperti Blangko R/I/SUB PPKBD, R/I/PPKBD, C/I/BKB, C/I/BKR, C/I/BKL, C/I/UPPKS dan C/I/Des-dal
a. Untuk Buku-Buku Bantu di Tingkat RT / SUB PPKBD
1) Data Unmetneed
No Nama Suami/Istri Umur Jml Anak Tahapan KS Alamat Keterangan

2) Data Peserta KB DO (Istirahat)
No Nama Suami/Istri Umur Jml Anak Tahapan KS Alasan DO Keterangan

3) Peserta KB Baru RT……Dusun…….Tahun…….
No Nama Suami/Istri Umur Jml Anak Alokont yg dipakai Tempat Pelayanan Tanggal Pelayanan Keterangan

4) Data Pantauan Peserta KB Suntik
No Nama Suami/Istri Tgl Kunjungan Ulang Ket

5) Data Pantauan Peserta KB Implant
No Nama Suami/ Istri Umur Tgl pasang Tgl Cabut Keterangan

6) Data Pantauan Peserta KB IUD
No Nama Suami/ Istri Umur Tgl pasang Tgl Cabut Keterangan

7) Data Pantauan Peserta KB Pil
No Nama Suami/ Istri Umur Kunjungan Ulang Ket
Jan Feb Ma Ap Me Jn Jll Ag Sep Ok Np Ds

8) Data Pantauan Peserta KB Kondom
No Nama Suami/Istri Umur Kunjungan Ulang Ket
Jan Feb Ma Ap Me Jn Jll Ag Sep Ok Np Ds

9) Buku Peserta KB yang mengalami komplikasi/kegagalan
No Nama Suami/istri Umur Jml Anak Alokont yang dipakai Waktu Komplikasi/Kegagalan Tindak lanjut & hasilnya Ket

10) Data Pantauan KK PRA S DAN KS I
No Nama KK Tahapan KS Jml Jiwa dlm Keluarga Ket
Pra S KS I
AE NE AE NE

b. Untuk Buku-Buku Bantu di Tingkat Pedukuhan/ PPKBD
1) Buku Daftar Hadir
No Nama Jabatan/Alamat Tanda Tangan

2) Buku Notulen Kegiatan
Isi mencakup : Nama Kegiatan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan, Peserta yang hadir, susunan acara, Jalannya acara (Pembukaan, Sambutan, Materi,Tanya Jawab, Kesimpulan, Penutup)
3) Buku Kegiatan
No Tanggal Tempat Kegiatan Keterangan

4) Buku Rencana Kerja
No Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat Tujuan Sasaran Hasil yg ingin dicapai Ket

5) Data Saluran Alkon
No Nama Alamat Mix Kontrasepsi Keterangan
Pil Kondom

c. Untuk Buku Bantu di Kelompok – Kelompok Kegiatan

1) Data Kelompok Kegiatan BKB
No Nama Umur Anak Alamat Kesertaan KB Tahapan KS Ket
Bapak Ibu Anak

2) Data Kelompok Kegiatan BKR
No Nama Umur Anak Alamat Kesertaan KB Tahapan KS Ket
Bapak Ibu Anak

3) Data Kelompok Kegiatan BKL
No Nama Umur Lansia Alamat Kesertaan KB Tahapan KS Ket
Bapak Ibu Lansia

4) Data Kelompok Kegiatan BLK
No Nama Pendidikan
KK Alamat Kesertaan KB Tahapan KS Ket
Bapak Ibu Anak

5) Data Kelompok kegiatan UPPKS
No Nama Alamat Pendidikan Kesertaan KB Tahapan KS Jenis usaha Sumber modal

6) Buku Daftar Hadir
No Nama Jabatan/Alamat Tanda Tangan

7) Buku Notulen Kegiatan
Isi mencakup : Nama Kegiatan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan, Peserta yang hadir, susunan acara, Jalannya acara (Pembukaan, Sambutan, Materi,Tanya Jawab, Kesimpulan, Penutup)
8) Buku Kegiatan
No Tanggal Tempat Kegiatan Keterangan

9) Buku Rencana Kerja
No Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat Tujuan Sasaran Hasil yg ingin dicapai Ket

10) Buku Tamu
No Tanggal Nama Jabatan/Alamat Keperluan Pesan/Kesan Tanda Tangan

d. Untuk Buku Bantu Di Tingkat desa / Koordinator PPKBD

1) Buku Daftar Hadir
No Nama Jabatan/Alamat Tanda Tangan

2) Buku Notulen Kegiatan
Isi mencakup : Nama Kegiatan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan, Peserta yang hadir, susunan acara, Jalannya acara (Pembukaan, Sambutan, Materi,Tanya Jawab, Kesimpulan, Penutup)
3) Buku Kegiatan
No Tanggal Tempat Kegiatan Keterangan

4) Buku Rencana Kerja
No Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat Tujuan Sasaran Hasil yg ingin dicapai Ket

5) Buku Tamu
No Tanggal Nama Jabatan/Alamat Keperluan Pesan/Kesan Tanda Tangan

D. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan

BAB VII
AKTUALISASI BAKTI V : PELAYANAN KEGIATAN

A. Pengertian
Pelayanan kegiatan dalam kaitannya peran bakti kader IMP mengandung makna pemberian layanan bagi masyarakat atau keluarga sasaran atau PUS agar dapat terpenuhi kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya maupun kesejahteraannya menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

B. Macam Layanan Kegiatan
Macam layanan kegiatan yang dapat diberikan kader IMP terhadap masyarakat, keluarga atau PUS sasaran antara lain:
1. Kegiatan yang berhubungan dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berupa pelayanan dalam bentuk upaya menumbuhkembangkan dan mengefektifkan kegiatan konseling remaja, PIK-KRR, pembinaan Saka Kencana dan pembinaan generasi muda pada umumnya.
2. Kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kelahiran, yang terdiri dari pelayanan KIE dan konseling dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera seperti menentukan kapan waktu terbaik untuk hamil dan melahirkan bagi pasangan suami isteri, jumlah dan jarak anak, serta kesehatan kesehatan reproduksi agar terhindar dari penyakit PMS, HIV/AIDS. Selain itu pelayanan ulang (pil kondom) dan rujukan, pelayanan kepada yang mengalami komplikasi/kegagalan, mengingatkan pada peserta suntik untuk suntik ulang dan peserta KB IUD untuk kontrol/papsmear, serta memberikan layanan pada keluarga yang bermasalah sehingga kesejahteraan keluarganya terganggu.
3. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembinaan ketahanan keluarga, yang terdiri dari pelayanan terhadap kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL) dengan memberi arahan dalam hal perencanaan, kegiatan pertemuan penyuluhan, monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan. Kemudian aktif melayani keluarga dan masyarakat yang ingin menumbuhkembangkan kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK) serta melayani konsultasi yang berkaitan dengan upaya menghidupkan /memantapkan pelaksanaan delapan fungsi keluarga dan lain-lain.
4. Kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, yang terdiri dari pelayanan terhadap kelompok UPPKS. Di sini kader diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih giat dalam menggerakkan kegiatan ekonomi keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif yang dapat terjangkau dari sisi modal, teknologi, tenaga, waktu dan pemikiran. Lebih lanjut kader IMP dapat memberikan layanan yang baik dalam rangka memajukan kegiatan ekonomi produktif dengan memfasilitasi dari sisi permodalan, teknologi, manajemen dan pemasaran serta berupaya menjadi motor penggerak sekaligus pionir dalam kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga dapat dicontoh oleh keluarga lainnya.

C. Peran IMP dalam Pelayanan Kegiatan
Dalam hal pelayanan kegiatan, kader IMP paling tidak memiliki tiga peran yang sangat strategis, yakni sebagai petugas penyuluh dan konseling KB untuk memberi pencerahan pada masyarakat/keluarga sasaran, sebagai pendorong atau motivator, sebagai penggerak atau dinamisator, sebagai fasilitator, serta sebagai contoh atau teladan dan pelaksana.

BAB VIII
AKTUALISASI BAKTI VI : KEMANDIRIAN

A. Pengertian
Istilah kemandirian terkait erat dengan kemampuan untuk berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kemandirian menunjuk pada sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada pihak lain, karena memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.
Makna kemandirian dalam konteks peran bakti institusi adalah:
1. Kemampuan kader IMP untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri sebagai kader terutama dalam hal penyaluran alat/obat kontrasepsi.
2. Kemampuan untuk mendorong kelompok kegiatan (Yandu, BKB, BKR, BKL, BLK, UPPKS dan lain-lain) agar memiliki dana tersendiri untuk keperluan yang sifatnya rutin (pertemuan, rapat) atau insidentil (misalnya ada kunjungan tamu, mengirim wakil untuk lomba tertentu dan sebagainya) secara swadaya atau dengan mengusulkan anggaran ke desa melalui APBDes.
3. Kemampuan kader IMP untuk mengerakkan partisipasi masyarakat agar dapat membantu sisa PUS yang ingin ber-KB (unmetneed) tetapi kesulitan dana/keuangan.
4. Kemampuan untuk mendorong kemandirian kelompok kegiatan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan tanpa harus tergantung pada penyuluh KB atau petugas lainnya.
Khusus untuk kemandirian dalam bentuk pendanaan kelompok dapat dilakukan dengan iuran, jimpitan atau penjualan produk setempat. Bisa juga dengan pengadaan dana sosial secara rutin serta pemotongan dalam jumlah tertentu untuk kegiatan KB bagi peminjam dana UPPKS atau menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para pengusaha setempat atau mereka yang berusaha ditempat tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kelompok kelompok kegiatan dan kader IMP.

B. Pentingnya Membangun Kemandirian
Upaya membangun kemandirian bagi kader IMP di era otonomi ini semakin penting karena beberapa hal sebagai berikut:
1. Supaya kelembagaan KB/kader IMP bisa tetap berjalan dan berkelanjutan walaupun anggaran yang disediakan pemerintah itu semakin kecil atau bahkan tidak ada.
2. Supaya kader IMP dapat membantu memecahkan persoalan/masalah/rumor yang terjadi diwilayah binaan dapat lebih cepat teridentifikasi dan teratasi.
3. Supaya kader IMP dapat lebih mantap dalam bekerja khususnya dalam hal kegiatan KIE dan konseling, pelayanan kegiatan dan pencatatan pelaporan yang sedikit banyak membutuhkan biaya untuk pengadaan sarana prasarana, media KIE, buku-buku administrasi dan sebagainya yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas peran kader IMP itu sendiri.
4. Supaya berbagai kegiatan operasional di lapangan seperti Yandu, kelompok bina-bina, dan UPPKS tetap berjalan tanpa harus terlalu tergantung pada bantuan pemerintah.

C. Macam Kegiatan Kemandirian
Beberapa macam kegiatan kemandirian yang dapat dilakukan oleh kader IMP tanpa atau bersama-sama kelompok kegiatan/keluarga sasaran antara lain:
1. Menggali, menghimpun dan menggerakkan swadaya masyarakat melalui gotong-royong, lelang kepedulian dan sebagainya.
2. Menghidupkan kembali distribusi saluran alat kontrasepsi khususnya untuk keluarga Pra Sejahtera dan KS I.
3. Menginduk pada kelompok kegiatan yang sudah ada dan cukup kuat dari segi pendanaan dengan memposisikan sebagai salah satu seksi dalam kepengurusan kelompok kegiatan tersebut.
4. Melakukan pendekatan dengan pengusaha setempat atau mereka yang berusaha ditempat tersebut agar ikut mendukung kegiatan kader IMP dan kelompok kegiatan lainnya.
5. Melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan enam peran baktinya tanpa terlalu tergantung pada pihak lain karena sudah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.

D. Peran IMP dalam Kegiatan Kemandirian
Peran kader IMP dalam kegiatan kemandirian dapat mencakup 7 (tujuh) hal, sebagai berikut:
1. Sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
2. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program KB dan kegiatan pendukung lainnya.
3. Membantu meningkatkan kesadaran kelompok kegiatan untuk mewujudkan kemandirian kelompok.
4. Mengarahkan calon peserta KB untuk ke pelayanan KB Mandiri dengan menggunakan alat kontrasepsi yang efektif.
5. Mengambil inisiatif untuk menghimpun dan menyalurkan dana kemandirian untuk kelompok kegiatan atau keluarga yang membutuhkan.
6. Membantu menanggulangi isu/rumor yang terjadi di masyarakat bersama tokoh formal maupun informal.
7. Menumbuhkembangkan jiwa sosial dan kegotongroyongan masyarakat untuk membantu anggota masyarakat/keluarga yang lemah secara ekonomi.

BAB IX
BAGAIMANA MENJADI KADER IMP
DI ERA OTONOMI

Sebuah realita yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, Indonesia pernah tercatat sebagai negara paling berhasil dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KK. Jika diawal tahun tujuh puluhan pada saat KB baru digalakkan angka fertilitas total di Indonesia berkisar 5,6 per perempuan, saat ini menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007 telah turun menjadi 2,6 anak. Artinya, bila diawal program setiap perempuan melahirkan rata-rata 5,6 anak selama masa suburnya, sekarang ini tinggal 2,6 anak. Sejalan dengan meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi dan menurunnya angka fertilitas, laju pertumbuhan penduduk telah dapat ditekan dari 2,34 persen per tahun pada kurun 1970 – 1980 menjadi 1,28 persen per tahun kurun 2000 – 2008. Berkat keberhasilan itu Indonesia memperoleh Population Award dari PBB dan menjadi kiblat dunia internasional dalam program KB.
Namun demikian, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, Program Keluarga Berencana (KB) Nasional yang sebelumnya begitu populer di masyarakat, telah menjadi redup bahkan cenderung mati suri. Dunia internasionalpun seakan berpaling ke negara lain yang dianggap lebih berhasil menangani program KB. Bila kita cermati penyebabnya paling tidak mencakup dua hal.
Pertama, komitmen yang lemah pada sebagian besar Kepala Daerah (Bupati/Walikota) terhadap program KB seiring dengan pelaksanaan desentralisasi sesuai Kepres No 9 Tahun 2004. Terbukti dari 440 kabupaten/kota se-Indonesia, hanya 31 kabupaten/kota yang membentuk Dinas BKKBN secara utuh. Akibat dari kondisi itu, selain menjatuhkan “mental” personil eks BKKBN Kabupaten/Kota, anggaran yang diterima untuk mempertahankan/mengembangkan pelaksanaan program KB menjadi tersendat. Disatu sisi pemerintah pusat sudah mengurangi porsi untuk kabupaten/kota, sementara Pemkab /Pemkot hanya mengucurkan sedikit sekali anggaran untuk program KB. Sekedar sebagai bentuk “pengakuan” bahwa program KB masih ada di wilayahnya, tanpa mempertimbangkan efek lebih jauh akibat melemahnya program KB di daerah.
Kedua, dengan alasan pemberdayaan potensi, peningkatan karir atau menempatkan PNS sesuai latar belakang pendidikan dan lain-lain, tidak sedikit Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) potensial yang dipindah/dialihtugaskan ke dinas/instansi/SKPD lain tanpa ada penggantian tenaga penyuluh yang layak dengan kemampuan sebanding dengan sebelumnya. Akibat pergeseran tugas/alih fungsi PKB ditambah yang pensiun atau meninggal, petugas lapangan yang memiliki tugas pokok menyosialisasikan program KB tersebut berkurang cukup besar. Bila di tingkat nasional berkurang hingga 35%, dari sekitar 36 ribu pada tahun 2003 menjadi hanya 17 ribuan pada saat ini. Di Kabupaten Kulon Progo juga mengalami pengurangan yang cukup besar, yakni dari sekitar 70 an PKB sebelum era otonomi menjadi hanya 56 PKB pada saat ini
Dampak langsung yang dapat dilihat dari kedua faktor penyebab tersebut, selain intensitas pembinaan program KB di lapangan oleh PKB menjadi jauh menurun, kreativitas untuk mengembangkan program KB agar semakin dinamis dan diterima masyarakatpun seakan terhenti. Sementara kreativitas dan inovasi kegiatan serta cara-cara KIE Konseling yang efektif dan mengena di awal tahun 1980 – 1990 an menjadi semacam “ikon” BKKBN yang banyak ditiru oleh instansi lain karena terbukti efektif untuk menggugah kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap program KB. Akibatnya sekarang ini sudah cukup terasa. Selain seperti kehilangan roh, program KB tidak lagi banyak bergema di masyarakat atau nyaris tak terdengar. Sehingga bila kondisi ini tetap dibiarkan tanpa ada upaya penanganan serius dari pemerintah kabupaten atau kota mulai saat ini, Program KB Nasional lambat laun akan “ambruk” dan menjadi bahan cemoohan lebih dari 40 negara di dunia yang pernah belajar KB di Indonesia melalui paket International Trainning Programme (ITP).
Bukan hanya itu, akibat yang lebih besar dan membahayakan telah menunggu, yakni ancaman ledakan bayi (baby boom) kedua. Menurut Kepala BKKBN Pusat, Dr. Sugiri Syarief, MPA, ancaman ini tidak mengada-ada. Karena sinyalemen ke arah sana mulai terasa, bila pertambahan penduduk per tahun periode 2000 hingga 2005 diprediksi hanya sekitar 3 juta, sekarang ini telah meningkat menjadi 4,3 juta jiwa per tahun dengan karakteristik TFR yang cenderung naik. Yang lebih menyedihkan lagi, dalam lima tahun terakhir, kesertaan masyarakat dalam ber-KB hanya meningkat rata-rata 0,5%. Dalam kondisi yang demikian, bila program KB tidak segera digalakkan dan digiatkan kembali, di tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia telah menjadi 255,5 juta jiwa.
Akibat lebih jauh, penduduk miskinpun dipastikan bertambah. Bila kita cermati, jumlah penduduk miskin sekarang ini telah mencapai 41,7 juta jiwa atau 21,92% dari total penduduk, jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebesar 14,8-15%. Bisa dibayangkan pertambahannya bila pertumbuhan penduduk negeri ini bila makin tak terkendali. Bukan tidak mungkin sebagian besar dari penduduk dan keluarga di Indonesia akan jatuh miskin. Sementara kemiskinan selalu identik dengan ketertinggalan, keterpurukan dan kebodohan. Suatu kondisi yang sedapat mungkin harus kita hindari disaat era globalisasi telah bergulir ke segenap sendi-sendi kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.
Satu-satunya harapan yang tersisa untuk menyelamatkan Program KB sekaligus menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai persoalan di atas adalah kader IMP. Mengapa kader IMP? Ada tiga alasan logis yang dapat dikemukakan:
Pertama, kader IMP yang terdiri dari Koordinator PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB-KS selama ini diakui memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung suksesnya Program KB Nasional. Selain jumlah personilnya begitu banyak (untuk seluruh Indonesia mencapai tidak kurang dari 1,23 juta kader IMP), keberadaannya telah mencakup seluruh desa, dusun hingga tingkat RT yang ada di 33 provinsi, 440 kabupaten/kota dan 5.278 kecamatan. Ini dapat dijadikan motor penggerak program KB yang cukup efektif karena setiap kader IMP telah memiliki wilayah binaan masing-masing secara berjenjang seperti Koordinator PPKBD memiliki wilayah binaan satu desa, PPKBD satu dusun, Sub PPKBD dan Kelompok KB-KS satu RT. Jadi tidak ada satu wilayah pun di Indonesia yang tidak terjangkau oleh pembinaan kader IMP.
Kedua, kader IMP adalah pekerja sosial yang tangguh. Keberadaannnya pun juga sudah diakui oleh pemerintah dan masyarakat seiring dengan terbitnya SK Kepala Desa atau Camat tentang keberadaan institusi ini di semua wilayah. Bukti bahwa mereka merupakan pekerja sosial yang tangguh, mereka tetap bekerja dengan tekun dan penuh keikhlasan walaupun tidak digaji. Karena mereka sadar, menjadi kader IMP tidak dapat dijadikan media atau jalan pintas untuk mencari uang/materi, tetapi lebih cenderung ke arah mencari “amal” untuk kebaikan masyarakat dan kehidupan pribadinya kelak di zaman yang lebih abadi (akhirat).
Ketiga, kader IMP telah memiliki format peran terhadap program KB yang begitu jelas dan benar-benar diresapi oleh setiap kader IMP. Format peran tersebut dikemas dalam bentuk “Enam Peran Bakti Institusi”. Enam peran bakti institusi ini telah menjadi semacam motor penggerak secara jiwani bagi kader IMP untuk mengaktualisasikan jiwa sosial dan empatinya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang diyakini dapat dicapai melalui program KB. Keenam peran bakti yang dimaksud adalah: (1) Pengorganisasian, (2) Pertemuan, (3) KIE dan Konseling, (4) Pencatatan Pendataan, (5) Pelayanan Kegiatan, dan (6) Kemandirian. Melalui pintu enam peran bakti tersebut, kader IMP mengabdikan diri kepada masyarakat dan keluarga sasaran yang dilandasi oleh jiwa kepedulian dan rasa tanggungjawab. Dengan demikian, seseorang yang telah menyatakan diri menjadi kader IMP dan benar-benar konsisten terhadap komitmennya (baik tanpa atau dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Camat), mereka adalah kader-kader masyarakat yang tangguh dan tidak takut terhadap tantangan dan hambatan yang ditemui, seberapapun beratnya, walaupun secara pribadi telah menguras waktu, tenaga, biaya dan pemikirannya.
Ini jelas menjadi modal utama sekaligus potensi luar biasa untuk tetap dapat mempertahankan dan mengembangkan program KB di lini lapangan meskipun kelembagaan di tingkat kabupaten/kota kewenangannya telah jauh menyusut dibandingkan era sebelum otonomi daerah diberlakukan. Selain itu, keberadaan kader IMP dengan berbagai perannya akan menjadi modal dasar para penentu kebijakan program KB setelah diterbitkannya peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka menangkap peluang untuk berjuang agar program KB mendapat posisi terbaik dari segi kelembagaan dan kewenangan sesuai dengan cakupan dan makna yang terkandung dalam kedua PP tersebut.
Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengoptimalkan peran kader IMP di era otonomi ini?
Untuk mengoptimalkan peran kader IMP kuncinya hanya ada dua, yakni PKB harus sering-sering mengunjungi mereka dan melakukan pembinaan serta jangan sekali-kali menyakiti/menyinggung perasaan mereka. Alasan sederhana yang dapat kita kemukakan adalah bahwa kader IMP itu ibarat mesin sepeda motor. Manakala mesin itu dirawat dengan baik dan tidak diutak-utik hingga beberapa bagiannya menjadi rusak, mesin tersebut akan tetap hidup, berjalan dan memberi manfaat yang optimal kepada pemiliknya. Itu artinya, kader IMP tetap dapat dijadikan ujung tombak penggerak/pengelola program dibasis masyarakat manakala para pembinanya yang dalam hal ini adalah penyuluh KB tahun bagaimana cara ‘memperlakukan” kader IMP agar tetap optimal memainkan perannya. Jadi kader IMP adalah potensi yang sangat luar biasa untuk pengembangan program KB di masa depan yang tidak dimiliki oleh Dinas/Instansi /SKPD manapun di tingkat kabupaten/kota.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya menjadi kader IMP di era otonomi agar Program KB dapat kembali bergema dan berbagai bayangan suram masa depan bangsa ini dapat dihindari?
Jawabannya tentu tidak mudah, tetapi sudah bisa ditebak. Paling tidak kader IMP di era otonomi diharapkan mau dan mampu melakukan tujuh hal:
1. Bekerja lebih keras dan tekun
2. Bekerja lebih sabar dan pantang menyerah
3. Lebih aktif melakukan advokasi, KIE dan Konseling
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait
5. Menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat
6. Lebih terbuka, jujur.
7. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan agar dapat menyesuaikan tuntutan zaman
Disamping ketujuh hal tersebut, kader IMP di era otonomi juga harus mampu menjadi seorang administrator yang baik, memiliki catatan mengenai ketugasan dan perannya secara runtut, akurat dan data selalu terbarukan. Karena itu merupakan modal dasar agar seorang kader dapat membuat perencanaan secara baik, tidak salah sasaran dan tidak salah perkiraan. Kader IMP di era otonomi juga harus mampu menjadi kader yang tidak perlu mengeluh manakala uang operasional kegiatan semakin kecil dan cenderung tidak ada. Semua harus diterima dengan lapang dada karena anggaran pemerintah daerah yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan operasional mereka. Oleh karena itu, IMP di era otonomi perlu memiliki bekal keimanan dan ketaqwaan yang lebih kuat, karena selain akan membuat pikirannya tentram dan menganggap posisinya sebagai kader adalah sebagai bentuk amalan ibadah, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan iman dan taqwa kader akan dipandang positif oleh masyarakat atau keluarga sasaran.
Akhirnya, menjadi kader IMP di era otonomi harus pula memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap memajukan program KB di masyarakat dalam kondisi apapun sampai kapanpun. Karena dengan komitmen yang kuat terhadap program KB, secara perlahan namun pasti, program KB akan kembali menjadi program unggulan bagi pemerintah dalam menunjang program-program pembangunan lainnya, karena sudah ada keyakinan bahwa pembangunan tanpa pengendalian jumlah penduduk dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitasnya, hasil-hasilnya tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh individu, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

BAB X
PENUTUP

Di dalam buku ini telah cukup banyak dibahas tentang kontribusi kader IMP dalam mensukseskan Program KB melalui Enam Peran Bakti Institusi, implementasi dan upaya mengoptimalkannya di lapangan serta klasifikasi peran kader IMP berdasarkan intensitas dan kualitas peran yang dimainkannya. Termasuk pula telah dibahas tentang bagaiman seharusnya menjadi kader IMP di era otonomi. Pedoman yang harus dipegang dalam pemberdayaan diri kader IMP adalah dengan tekun dan sabar melaksanakan enam peran bakti institusi mulai dari pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan dan pendataan, pelayanan kegiatan hingga kemandirian.
Keberhasilan kader IMP dalam memberdayakan diri akan memberi kontribusi positif dalam rangka upaya pelembagaan program KB di masyarakat. Dengan kader IMP yang berdaya dan memiliki kapasitas yang memadai, kegiatan KB di masyarakat akan berjalan lancar sehingga program-program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera dapat berjalan sukses. Kesuksesan inilah yang secara langsung maupun tidak langsung akan membawa keberhasilan sekaligus pemantapan atas hasil-hasil yang telah dicapai selama ini.
Akhirnya, kami sangat mengharapkan bahwa buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kader IMP atau calon kader yang segera akan menggantikan kader sebelumnya yang sudah terlalu uzur dan tidak aktif lagi karena pindah, meninggal dan lain-lain. Dengan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana kader IMP berperan dalam program KB, maka wawasan mereka akan cukup memungkinkan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan KB di lapangan sehingga menjadi semakin dinamis dan diterima oleh masyarakat luas. Dan apabila sudah ada penerimaan yang baik dari masyarakat serta dapat dipertahankan kondisinya dalam kurun waktu tertentu, maka kita boleh meyakini bahwa program KB akan mampu memberi manfaat optimal bagi individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara menuju kondisi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN. 2008. ”Orang Miskin Indonesia Bertambah 4,5 Juta Jiwa”. Rubrik Berita BKKBN Pusat. http://www.bkkbn.go.id. Waktu Akses, 2 Juni 2008.

BKKBN. 2007. Informasi Program KB Nasional. Jakarta: Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BKKBN Pusat.

BKKBN. 2007. Strategi Operasional Program KB Nasional Ke Depan. Jakarta: BKKBN Pusat.

BKKBN. 2006. Ringkasan Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2005.Jakarta:BKKBN Pusat.

BKKBN. 2001. Survai Fungsi Institusi dalam Mekanisme Distribusi Alat Kontrasepsi di Kulon Progo. Wates: BKKBN Kulon Progo.

BKKBN. 2001. Analisa Hasil Pendataan Kuantitas dan Kualitas IMP. Jakarta: BKKBN Pusat.

BKKBN. 1997. Pedoman Pengembangan Peran dan Klasifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan. Jakarta: BKKBN Pusat.

BKKBN. 1997. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: BKKBN Pusat.

BKKBN. 1996. Pembentukan dan Pembinaan Institusi Masyarakat pedesaan dan Kelompok Kerja Teknis Gerakan KB Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Kependudukan. Jakarta: BKKBN Pusat.

BKKBN. 1995. 25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana. Jakarta: BKKBN Pusat.

BKKBN. 1992. Buku Pegangan Kader KB. Jakarta: BKKBN Pusat.

Dewantoro dan Mardiya. 2003. Lintasan Sejarah Keluarga Berencana di Kabupaten Kulon Progo. Wates: BKKBN Kulon Progo.

Depdiknas. 2003. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Depdiknas.

Endar Sunarsih. 2008. ”Merancang Program KB di Era Otonomi”. Majalah Gemari Edisi 87/Tahun IX, April 2008.

Lunandi, AG. 1995. Komunikasi Mengena. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Mardiya. 1995. ”Soal Peran Kader KB”. Kedaulatan Rakyat, 27 Oktober 1995 hal. 10

Mardiya. 1998. ”Enam Peran Bakti Institusi” . Kedaulatan rakyat, 3 November 1998, hal 10.

Mardiya. 2005. ”Revitalisasi Peran IMP di Era Otonomi” Majalah Kenari, Ed. Th 2005 hal 4-7.

Mardiya dan Endar Sunarsih. 2008. ”Pemberdayaan IMP, Rahasia Sukses Program KB Masa depan”. http://www.bkkbn.go.id. Waktu Akses, 7 Juni 2007.

Mardiya. 2000. Kiat-kiat Khusus Membangun Keluarga Sejahtera. Wates. BKKBN Kulon Progo.

Peraturan Ka BKKBN Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi Misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Komentar
  1. rahma mengatakan:

    rahma mo bilang makcih bnyak bngt coz ini bantu rahma buat tugas rahma
    thanks

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s